Diskusi Proses Pembuatan RPJMDes dan Penyusunan Perdes Secara Partisipatif untuk Personil dan Kepala Desa wilayah dampingan PESADA

Published by: Ronal Alexander | Tulisan

Latar Belakang

Berbicara masalah kesejahteraan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari peranan berbagai pihak, terutama masyarakat. Bagian dari masyarakat itu adalah perempuan, peran perempuan dalam pembangunan desa sangatlah penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
PESADA sebagai NGO program penguatan perempuan dan anak, di mana konsep pendampingan melalui pendekatan kelompok perempuan di desa, di mana kelompok perempuan tersebut memiliki peluang dalam mengusulkan program kerja di desa bersinergi dengan pemerintah desa hubungannya dengan permasalahan perempuan dan anak.
UU no.6 tahun 2014 tentang Desa, semakin memberi peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Sesuai dengan misi PESADA untuk penguatan partisipasi politik perempuan, ini merupakan peluang besar agar perempuan semakin terlibat dalam pengambilan keputusan. Sebagai pendamping kelompok perempuan, PESADA tentu harus memahami proses pembuatan dokumen pemerintahan desa. Tujuanya agar bisa mengusulkan gagasan atau ide-ide untuk mewujudkan pencapaian pembangunan desa melalui kelompok perempuan yang ada di desa seluruh dampingan PESADA. Salah satu dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dimana dalam RPJMDes memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan program desa yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).
Selain dokumen di atas pembuatan Peraturan Desa juga merupakan satu perangkat penting untuk memastikan kebutuhan dan kepentingan perempuan diakomodir. Peraturan Desa yang disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
Mengingat pentingnya kedua dokumen tersebut, PESADA memandang penting seluruh personil pendamping lapang mengetahui proses pembuatan kedua dokumen tersebut secara partisipatif. Pengetahuan yang dimiliki akan bisa memberi masukan mendorong pemerintah desa membuat produk hokum yang sensitive gender, memenuhi kebutuhan dan kepentingan perempuan desa sebagai upaya percepatan pembangunan masyarakat di desa.

Tujuan
Adapun tujuan diskusi adalah ;
Memahami tata kelola pemerintan desa yang baik (good governance) menurut UU no.6 tahun 2014 tentang desa.
Mengetahui dan memahami dokumen- dokumen yang sangat penting bagi pembangunan desa.
Memperoleh pemahaman proses pembuatan dokumen desa secara partisipatif meliputi RPJMDes dan Perdes.

Berikan Komentar dan Tanggapan Anda Dibawah ini: