Siaran Pers Humbang Hasundutan

Published by: Ronal Alexander | Tulisan

Mendesak Negara (APH) HADIR dan AKTIF

untuk mengatasi berbagai bentuk Kekerasan terhadap Perempuan

No.: Istimewa/Humbang Hasundutan/III/2017

Perjuangan melawan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) semakin hari semakin meningkat, tetapi angka KTP tidak mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah karena masyarakat diam, ataupun terjadi perdamaian yang sebenarnya tidak menyelesaikan akar masalah. Selain itu hukuman di pengadilan sangat ringan, bahkan kadangkala lolos dari hukuman. Sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku maupun pembelajaran bagi masyarakat.

Jumlah kasus ditangani WCC Sinceritas Pesada di tahun 2016 ada 139 kasus. Mayoritas kasus adalah perempuan dewasa dengan kasus KDRT sebanyak 65 kasus (47%), sementara kekerasan anak khususnya kekerasan seksual/cabul cukup tinggi yaitu 26 kasus (19%). Sementara di Humbang Hasundutan, untuk pertama kali di tahun 2016, hanya terdapat 12 kasus, yaitu 8 kasus KDRT dan 4 kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Padahal Humbang Hasundutan di dalam catatan WCC Sinceritas adalah area di mana kekerasan seksual terhadap anak perempuan cukup tinggi, tetapi tidak dilaporkan, atau menempuh jalan keluar yang disebut PERDAMAIAN! Sementara kasus-kasus KDRT yang sebenarnya cukup tinggi, dianggap sebagai masalah pribadi, masalah keluarga yang tidak perlu diadukan.

Hari ini dalam rangkaian Hari Perempuan Sedunia menuju ke Hari Kartini yang dimaknai sebagai Hari Perempuan untuk Indonesia 90 perempuan akar rumput yang merupakan anggota CUB Pesada Perempuan, Suara Perempuan untuk Keadilan (SPUK) dan Forum Multi Stakeholder (FMS) mendiskusikan masalah-masalah Kekerasan Terhadap Perempuan yang terjadi di wilayah mereka. Untuk pertama kali, remaja perempuan yang berusia anak maupun di atas 18 tahun terlibat aktif menyuarakan dan mendiskusikan akar masalah KTP yang mereka hadapi.

Dari sekian banyak KTP, secara khusus perempuan mencatat 8 kasus KDRT, 2 kasus kekerasan seksual dan 1 Kekerasan dalam Pacaran. Modus KTP berkembang, ketika perkosaan maupun KDRT diikuti kematian, maupun perkosaan berkelompok atau lebih dari satu pelaku; serta fakta bahwa mertua ternyata terlibat sebagai pelaku kekerasan dalam kasus KDRT. Sebagai kesimpulan, semua sepakat mendesak agar Negara khusus Aparat Penegak Hukum lebih aktif menjangkau kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan di seluruh pelosok Humbang Hasundutan. Secara khusus perempuan muda menyampaikan pentingnya Pendidikan Sex. Masyarakat juga tidak boleh diam atas semua kasus-kasus yang dialami perempuan, dan agar Hukum Adat ditegakkan dengan mempertimbangkan Hak-hak Perempuan. Untuk semua kasus KTP yang terjadi di Humbang Hasundutan, hubungi kami di HOTLINE SINCERITAS: 0812 6514 7499.

Perempuan dan anak perempuan tidak untuk diperkosa, tidak boleh mengalami KDRT.

Perdamaian tidak mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan. Dibutuhkan tindakan tegas Aparat Penegak Hukum untuk mengakhiri segala bentuk KTP.

Doloksanggul-Humbang Hasundutan, 21 Maret 2017,

Kontak media: Jojor Siahaan (085358573940)

Berikan Komentar dan Tanggapan Anda Dibawah ini: