Siaran Pers Kelompok Aktivist Perempuan Sumut

Published by: adminpesada | Tulisan

Deklarasi Agenda Politik Perempuan Sumatera UtaraUntuk Kontrak Politik Dalam PILKADA 2018 & PEMILU 2019.

 

Sejak tahun 1998 di saat Reformasi dimulai, Gerakan Perempuan di Sumut (saat itu gerakan diinisiasi Jaringan Kerja Aktivis Perempuan) sudah menyuarakan isu kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan terhadap Perempuan di Sumatera Utara kepada Pemerintah. Kini dua dekade paska reformasi tersebut ternyata tidak banyak perbaikan masalah perempuan yang dilakukan oleh Negara. Kondisi perempuan di Sumatera Utara masih berhadapan dengan masalah tingginya angka kematian ibu dan anak, perkawinan usia anak, masih tinggi buta aksara, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual terhadap anak, peminggiran perempuan dari sumberdaya dan minimnya keterwakilan perempuan.

Pergantian pemimpin dan parlemen yang dihasilkan dari berbagai Pemilu dan Pilkada selama ini khususnya di Sumatera Utara ternyata masih belum atau tidak mampu memimpin daerah untuk menyelesaikan banyak masalah perempuan dan kelompok marginal. Yang terjadi justru pemimpin sibuk dengan kelompoknya dan bermasalah dengan hukum karena kasus korupsi.

Berangkat dari kondisi di atas, Kelompok Aktivis Perempuan Sumut memandang perlu membangun model tanggung-gugat antara Perempuan sebagai konstituen dengan calon pemimpin dalam bentuk kontrak politik. Adapun substansi kontrak politik nantinya akan dituangkan dalam Agenda Politik Perempuan Sumatera Utara. Agenda politik ini diharapkan dapat membantu kandidat dan caleg dalam merumuskan visi-misi dan janji kampanye khususnya issu perempuan, anak dan kelompok marginal sehingga dalam melaksanakan tugasnya nanti Ia mampu merumuskan issu masalah perempuan ke dalam kebijakan public. Sementara di internal gerakan Agenda Politik akan menjadi platform bersama membangun gerakan perempuan di Sumut dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok marginal.

Pada kesempatan hari ini, Peringatan Hari Perempuan Internasional (International Womens Day) yang diperingati pada 8 Maret 2018, kami Kelompok Aktivis Perempuan Sumatera Utara yang beranggotakan 67.200 orang adalah jaringan organisasi non pemerintah yang konsern dalam penguatan hak-hak perempuan dan kelompok marjinal di Sumatera Utara mendeklarasikan dan menyerukan Agenda Politik Perempuan sebagai tuntutan kepada Calon Gubernur, Calon Bupati dan Walikota di Sumatera Utara yang ikut dalam Pilkada 2018 serta kepada Calon Legislatif dan Calon Presiden RI pada PEMILU 2019.

Berikut ini adalah Agenda Politik Perempuan Sumatera Utara:

 

  1. Pemenuhan hak politik perempuan.
  2. Pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.
  3. Penghentian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
  4. Perlindungan pekerja perempuan di usaha rumahan dan sektor informal.
  5. Pemenuhan hak ekonomi perempuan
  6. Pemenuhan hak perempuan muda dan anak
  7. Pemenuhan hak pendidikan perempuan
  8. Pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat dan aman

 

Demikian deklarasi dan seruan ini kami nyatakan kepada kandidat dan pemilih di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

 

 

 

Medan 8 Maret 2018

 

Penanggung Jawab Kelompok Aktivis Perempuan Sumatera Utara.

Berliana Purba PESADA (berliana.purba@gmail.com HP: 0822 7244 5779).

Riani HAPSARI (riani_dimas@yahoo.com HP: 081362222235)

Rina Singarimbun YAPIDI (rina.singarimbun@gmail.com HP: 081210233422)

Lesmawati Peranginangin YAK (lesmaparpem@yahoo.com HP: 081375829899)

Erika Rosmawati BITRA (HP: 0822724026

Rindu Manullang SPUK (HP: 082165722887)

Juliani SPR (HP: 081265625273) Elvi (HP:08126390703)

Meuthia Fadila YBSI (HP: 08126032604)

 

Lampiran Agenda Politik Perempuan

 

 

I. Agenda Pemenuhan hak politik perempuan

 

  1. Menetapkan Perda/Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mewajibkan pemerintah daerah memenenuhi kewajiban kuota 30 % keterwakilan perempuan di struktur pemerintah baik Propinsi, Kab/Kota dan Desa.
  1. Pemerintah Daerah melakukan penyuluhan dan penyadaran gender kepada masyarakat dan mendorong keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam membangun nilai-nilai kesetaraan, keadilan dan non diskriminasi dalam relasi sosial masyarakat.
  1. Melakukan pengintegrasian gender dalam proses pembelajaran di semua level pendidikan.
  1. Partai Politik melakukan langkah-langkah penting dalam proses rekruitmen dan pengkaderan perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan, melakukan pendidikan politik dan Anggota Legislatif terpilih melakukan reses di masing-masing dapil minimal 1 kali 1 tahun.
  1. Menetapkan Perda tentang Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah dan Desa.
  1. Melakukan peningkatan perspektif gender bagi aparatur pemerintah dan APH.
  1. Melibatkan partisipasi aktif Kelompok Aktivis Perempuan dan Organisasi Non Pemerintah dalam upaya percepatan pencapaian SDGs di Propinsi/Kab Kota dan penyusunan RAD SDGs.
  1. Meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam proses penyusunan APBD/APBDesa serta mengakomodir aspirasi kelompok perempuan minoritas seperti nelayan perempuan, perempuan usaha mikro, buruh perempuan dan asisten rumah tangga, penyadandang disabilitas, lanjut usia, dan lain-lain.

 

II. Pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan

 

  1. Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksulitas berbasis OSS&L di tingkat Puskesmas di Sumatera Utara.
  1. Memastikan ketersediaan alat USG dan tenaga kesehatan yang terampil dalam penanganan pemeriksaan dini kesehatan reproduksi.
  1. Memastikan seluruh warga miskin memperoleh PBI-JKN.
  1. Mendorong Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Utara mengembangkan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas berbasis rumah tangga (Pendidikan Seks di Keluarga).

 

III. Penghentian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan

 

  1. Mendukung pengesahan Rancangan Undang Undang Anti Kekerasan Seksual.
  1. Memfasilitasi koordinasi terpadu Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri) dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender.
  1. Memastikan aktifnya Komisi Perlindungan Anak Daerah untuk memantau pemenuhan hak-hak anak di masing-masing Kab/Kota.
  1. Memastikan tersedianya tenaga sukarelawan dan alokasi anggaran untuk mendukung berfungsinya unit perlindungan perempuan (P2TP2A) dalam membantu penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.
  1. Mengefektifkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kab/Kota.
  1. Memastikan berfungsinya Ruang Pelayanan Khusus di tiap Polsek dengan tenaga Polwan atau Polisi yang terlatih dan memiliki perspektif gender.
  1. Melakukan sosialisasi/pendidikan perubahan perilaku stereotype gender kepada masyarakat secara massif.
  1. Menyediakan bantuan sosial (visum, berobat gratis, biaya transport, rumah aman) bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
  1. Mendorong Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di masyarakat.

IV. Perlindungan pekerja perempuan di usaha rumahan dan sektor informal

 

  1. Menyusun peraturan daerah (legal drafting) yang menjamin perlindungan terhadap perempuan pekerja.
  1. Melakukan survey pekerjaan perempuan di sektor pekerja rumahan, buruh perempuan, buruh harian lepas (BHL), dan lain-lain.
  1. Memastikan terpenuhinya jaminan ketenagakerjaan (jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua) bag pekerja perempuan rumahan dan pekerja perempuan di sektor informal.

V. Pemenuhan hak ekonomi perempuan

 

  1. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap harga jual yang ditetapkan tengkulak (perlu ada jaminan harga )
  1. Mengakui dan mempermudah system bagi perempuan untuk dapat memiliki aset atas nama perempuan.
  1. Memastikan warga memperoleh pangan sehat, harga yang terjangkau dan memadai
  1. Perlu membangun sentra produksi pangan yang terpadu berdasarkan keunggulan daerah.
  1. Melakukanpendidikan /pendampingan kewirausahaankepada pengusaha perempuan mikro.
  1. Pemerintah melakukan sosialisasi kegiatan ekonomi yang berdampak kepada usaha mikro perempuan.
  1. Mengikutsertakan perempuan dalam perumusan kebijakan ekonomi di daerah.
  1. Pengaturan maraknya mini market (modern) yang mematikan usaha tradisional masyarakat yang banyak ditekuni oleh perempuan.

VI. Pemenuhan hak perempuan muda dan anak

 

  1. Membuat kebijakan peningkatan batas usia perkawinan diatas 18 tahun.
  1. Perlindungan anak terpadu berbasis komunitas
  1. Memastikan semua anak memperoleh hak identitas/akte lahir secara gratis dan jemput bola dalam pencatatan pernikahan orang tua.
  1. Menyediakan rumah aman, pemulihan psikolis dan sosial, pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan.
  1. Perlindungan anak jalanan, anak dengan resiko HIV.
  1. Melakukan pendataan perkawinan usia anak.
  1. Pengawasan media sosial yang mengekplotasi anak.

 

VII. Pemenuhan hak pendidikan perempuan

 

  1. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun
  1. Pengintegrasian gender dan kespro di pembelajaran
  1. Subsidi anggaran untuk fasilitasi kejar paket bagi Perempuan putus sekolah
  1. Penyadaran publik untuk membangun kepekaan/pendidikan ramah anak/anak disabilitas.
  1. Penyediaan fasilitas pendidikan ramah anak/inklusif
  1. Menyediakan pusat layanan anak berkebutuhan khusus dikab/kota
  1. Memperbanyak penyelenggaraan pendidikan dan pendampingan kewirausahaan bagi perempuan muda

 

VIII. Pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat dan aman

  1. Pendidikan penyadaran mitigasi bencana dan kerusakan lingkungan
  2. Mengiatkan gerakan menanam pohon.
  3. Adanya Perda tentang penanggulangan bencana yang berperspektif perempuan.
  4. Mengurangi penggunaan plastik
  5. Menggalakkan pertanian organik
  6. Penangangan konflik lahan dengan melibatkan perspektif perempuan.
  7. Melakukan moratorium alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit dan pertambangan.

Berikan Komentar dan Tanggapan Anda Dibawah ini: