Pernyataan Sikap

Published by: adminpesada | Siaran Pers, Suara Perempuan

Mempertanyakan Komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi dalam pemenuhan Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi yang Aman, Merata & Nondiskriminasi

 

Kematian ibu dan anak kembali terjadi di RSUD Sidikalang yang dialami seorang Ibu Ramayana Sidauruk 38 tahun dan janin di kandungannya. Mereka berasal dari Desa Lumban Toruan Kec. Lae Parira Kabupaten Dairi akhirnya menghembuskan nafas terakhir karena terlambat penanganan dan kekosongan Dokter Obgyn. Awalnya Ibu ini mengalami pendarahan sehingga bidan desa merujuknya ke RSUD Sidikalang. Setibanya di UGD RSUD Sidikalang pukul 20.00 Wib, korban langsung ditangani oleh bidan RS yang memberikan pertolongan pertama melalui infus yang diberikan kepadanya.

Menurut bidan RS bahwa penanganan yang dilakukan kepada korban adalah melakukan operasi persalinan namun mereka tidak berani melakukannya karena Dokter Spesialis Obgyn sedang tidak ada di RS karena sedang berada di Medan. Pihak RS kemudian menyarankan kepada suami korban, Tulus Sihombing agar korban dirujuk ke Rumah Sakit Efarina di Kabanjahe untuk mendapatkan penanganan operasi persalinan. Sebelum berangkat ke Kabanjahe, pihak RSUD Sidikalang meminta Bapak Tulus Sihombing menandatangani secarik kertas yang ditulis dengan tangan dan tidak ada materai yang isinya menyatakan bahwa apabila terjadi sesuatu tentang istri bapak di sini tidak tanggung jawab kami ya.. Karena paniknya, sang suami pun langsung membuat surat pernyatan tersebut dan tergesa-gesa mencari mobil rental karena ambulance di RSUD Sidikalang tidak tersedia. Pihak keluarga pun harus mencari mobil rental dengan biaya sendiri. Namun sayangnya sebelum berangkat dari RSUD Sidikalang, korban bersama kandungannya telah meninggal dunia.

Di tengah kuatnya komitmen global dan nasional dalam menekan tingginya angka kematian Ibu dan Anak, ternyata Pemerintah Kab. Dairi tidak menunjukkan komitmen yang serius. Hal ini dibuktikan dengan berulangnya kasus kematian sehingga terkesan ada pembiaran terjadinya kematian ibu dan anak. Sebelumnya pada Maret 2018, juga ada anak yang meninggal ketika akan dirujuk dari Puskesmas Tigalingga ke RSUD Sidikalang yang salah satu masalah adalah tidak ada ambulance, kasus tidak tersedianya benang untuk operasi persalinan di RSUD Sidikalang sehingga pasien persalinan terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit di Kabanjahe pada 12 April 2017, masalah kekosongan obat-obatan, dan lain sebagainya.

Jika melihat kasus di atas, ini membuktikan bahwa ada pelanggaran terhadap Kepmenkes No. 129 tahun 2008 tentang SPM Rumah Sakit berupa dokter penanggungjawab (dokter Obgyn) tidak berada di tempat, tidak ada ambulance,dll. Demikian juga pelaksanaan standard mutu pelayanan kesehatan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan khususnya point: 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal; 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Padahal pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan SPM bidang Kesehatan sebagai indikator kinerja pemerintah daerah. Seharusnya Pemerintah Dairi sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Anak sebagaimana yang diamanatkan dalam goals 3 tentang Kesehatan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi komitmen global.

Kami memandang bahwa salah satu faktor penyebab kematian ibu dan anak juga dipengaruhi adalah lemahnya kontrol perempuan atas tubuhnya, di mana keputusan dan tindakan yang akan dilakukan ditentukan oleh suami dan keluarga besar sehingga sering terlambat dalam melakukan penanganan. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan semua pihak untuk mendukung terpenuhinya hak-hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan.

Maka berdasarkan persoalan diatas, kami sebagai organisasi yang peduli dan prihatin dengan persoalan perempuan dan anak khususnya anak perempuan menyatakan sikap:

  1. Meminta Kementerian Kesehatan RI melaksanakan audit terhadap Standard Pelayanan Kesehatan di RSUD Sidikalang untuk memastikan perbaikan sistem layanan kesehatan, fasilitas, tenaga dokter, obat khususnya untuk layanan Kesehatan Seksualitas dan Reproduksi.
  2. Mendesak Bupati Kabupaten Dairi melakukan investigasi kasus kematian Ibu Ramayana Sidauruk dan mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami juga mendesak Bupati Kab. Dairi untuk melakukan pembenahan kebijakan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan No. 43 tahun 2016 serta amanat dari Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) terutama point 3 mengenai Kesehatan.
  3. Mendorong DPRD Kab.Dairi untuk meminta pertanggungjawaban Bupati atas buruknya layanan kesehatan di Rumah sakit/Puskesmas termasuk memberikan ganti rugi kepada korban akibat kesalahan dan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan sebagaimna yang diatur dalam pasal 58 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan agar tidak berulang kasus kematian ibu dan anak di Kab. Dairi.
  4. Meminta Ikatan Dokter Indonesia/ IDI memberikan sanksi tegas kepada dokter yang tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan sebagai keprihatinan atas berulangnya kematian ibu dan anak akibat buruknya pelayanan kesehatan di RSUD Sidikalang. Semoga peristiwa ini tidak terjadi lagi di Kabupaten Dairi yang kita cintai.

Kami yang menyatakan sikap:

  1. Perkumpulan Sada Ahmo (Pesada)
  2. Suara Perempuan Untuk Keadilan (SPUK Kab. Dairi)
  3. CU Pesada Perempuan
  4. Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Kab. Dairi
  5. Forum Multi Stakeholder (FMS) Kab. Dairi

Kontak person : Berliana Purba (0822 7693 9187), Dinta Solin (0822 6700 4053)

Berikan Komentar dan Tanggapan Anda Dibawah ini: