Seruan Perempuan 60 Hari Menjelang Pilkada

Published by: adminpesada | Tulisan

Pilih Calon Peduli AKI dan Kesehatan Reproduksi Perempuan,& Mendukung Kepemimpinan Perempuan
No: 21/D7/Pesada/Manager-KnowMNet/IV/2018

 

Di bulan April dimana upaya Kartini untuk menyetarakan Hak Perempuan dengan Laki-laki diperingati, beberapa hal direfleksikan oleh ORNOP/LSM Perempuan dan para Aktivis Perempuan di pulau Sumatera khususnya Sumatera Utara.
Dalam pertemuan delapan ORNOP/LSM Perempuan dari 8 Propinsi di Pulau Sumatera (Aceh, SUMUT, Riau, SUMBAR, Jambi, Bengkulu, SUMSEL, Lampung), para aktivis perempuan yang terlibat mencatat mendesaknya masalah HKSR Perempuan (Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi), dan Kepemimpinan Perempuan untuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Berbagai temuan hasil penelitian delapan LSM Perempuan tersebut di tahun 2014 dan 2017 telah menunjukkan berbagai masalah HKSR, serta mendesaknya upaya khusus percepatan dan dukungan penuh untuk kepemimpinan perempuan.
Budaya yang membuat perempuan enggan bahkan takut memeriksakan kesehatan reproduksi (Test IVA, Pap Smear, SADARI, SADARNIS) sebagian besar diakibatkan oleh kurangnya kesadaran kritis perempuan atas kesehatan tubuhnya, serta kurang ramahnya lembaga layanan terhadap perempuan. Di beberapa tempat, upaya khusus yang dilakukan oleh para lembaga pendamping untuk mengatasinya, masih kurang bersinergy dengan kesiapan lembaga layanan. Kasus meninggalnya seorang Ibu di RSU Sidikalang akibat tidak adanya dokter spesialis yang bertugas saat malam kejadian (15 April 2018) adalah satu contoh yang merupakan fenomena gunung es, mengingat AKI di SUMUT masih cukup tinggi yaitu sebanyak 194 kasus pada tahun 2017, sedikit menurun bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang sempat mencapai 240 kasus. Data penurunan AKI ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan target Goal 3 SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu 70/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.
Hal ini ditambah dengan beban kerja perempuan khususnya para Ibu/Isteri yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap gizi keluarga, membuatnya kurang memahami serta kurang mampu menyediakan makanan sehat dan sesuai dengan selera seluruh anggota keluarga. Selain itu, perempuan yang menjadi isteri maupun ibu, sebagian mengalami pernikahan di usia anak (<18 tahun), pernikahan dini (<20 tahun) dan mengalami berbagai bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus perkawinan anak dan usia dini sudah lama marak di Indonesia, SUMUT menempati peringkat 4 dimana prosentase perkawinan pertama perempuan meningkat sejak 2015 sampai 2017 dari 13,34% menjadi 20,07%. Semua ini pada gilirannya membuat perempuan menjadi pihak yang disalahkan dan bertanggung jawab atas masalah gizi anak (stunting, malnutrisi, anemia, dll), bahkan atas perselingkuhan maupun poligami suami sebagaimana ditunjukkan oleh catatan kasus-kasus di Women Crisis Center Sinceritas-Pesada maupun di WCC lainnya di Sumatera. Dalam triwulan 1 tahun ini, kasus KDRT dan kekerasan seksual menempati angka tertinggi dari di 8 propinsi, dari 284 kasus yang langsung ditangani. Di SUMUT sendiri tercatat 39 kasus KTP yang didominasi kekerasan seksual.
Di tingkat pengambil keputusan, sebagai mana minimnya jumlah perempuan di kepemimpinan publik, juga sangat minim yang memahami issue ketimpangan hubungan perempuan dan laki-laki; khususnya antara isteri dan suami, maupun issue ketidaksetaraan gender lainnya. Hasil Pemilu 2014-2019 yang lalu mencatat bahwa jumlah perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara misalnya hanya 15 % dari total 100 kursi dan sementara itu dari 34 Kab/Kota hanya satu yakni Kab. Labuhan Batu yang memenuhi kuota 30%, sedangkan selebihnya hanya di bawah 30 % atau malah terdapat dua kabupaten yang tidak memiliki anggota DPRD perempuan sama sekali yaitu Kab.Pakpak Bharat dan Kab. Nias. Calon pemimpin melalui Pilkada 2018 kali ini pun juga nihil. Kebijakan yang dikeluarkan di semua level masih kurang didasarkan atas fakta ketimpangan, data-data permasalahan yang dialami perempuan maupun analisis yang peka gender. Ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan perempuan karena sistim yang ada dan kepekaan gender dalam pengambilan keputusan.
Seluruh issue ini dicatat oleh Aktivis & LSM Perempuan di Sumut maupun di Pulau Sumatera sebagai issue utama di tahun politik 2018 dan 2019 dan berupaya untuk membawanya sebagai kontrak politik dengan kandidat.
Untuk itu, dalam rangka menghitung mundur 60 hari Menuju Pilkada, kami menyerukan agar:
1. Seluruh calon Kepala Daerah memastikan masalah HKSR Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan dan Kepemimpinan perempuan masuk ke dalam agenda kepemimpinan secara konkrit; dan membuka ruang komunikasi untuk dialog dengan para aktivis & LSM perempuan sebelum PILKADA 27 Juni 2018 berlangsung.
2. Agar seluruh pemilih, khususnya pemilih perempuan melihat dengan kritis agenda politik para calon, dan memilih mereka yang mendukung agenda perubahan posisi perempuan untuk setara dengan laki-laki.
3. Memonitor seluruh proses menuju dan di hari H PILKADA untuk memastikan PILKADA BERSIH, bebas politik uang, intimidasi, issue sara dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Catat dan adukan semua bentuk pelanggaran.
MARI SEMUA BERSUARA UNTUK KESEHATAN & KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
DAN UNTUK PILKADA BERSIH.

Dina Lumbantobing 082164666615 (KnowMNet Manager Pesada, Koordinator Konsorsium PERMAMPU). Kontak alt.: Ramida Sinaga 081361537503 /Ronald SIlalahi 081362348153

Berikan Komentar dan Tanggapan Anda Dibawah ini: