10 Aug 2018 | Profil

Profil

Published by: adminpesada

Sejarah dan Visi & Missi

PESADA sebagai ORNOP/LSM Perempuan yang berdiri pada 1 Oktober 1990 dengan nama Yayasan Sada Ahmo (YSA), berawal dari penyelenggaraan TBAA untuk Anak-anak Pakpak, sebagai salah satu bentuk pengembangan suku Pakpak. Di tahun 1999, pendidikan politik semakin gencar dilakukan dan sejak itu Penguatan Partisipasi Politik Perempuan menjadi salah satu focus program, serta Women Crisis Center. Pendidikan untuk Aktivis ORNOP serta pengembangan jaringan untuk penguatan gerakan perempuan juga dilakukan secara rutin. YSA kemudian berubah menjadi Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA) di tahun 2004, dan berkembang menjadi lembaga untuk penguatan perempuan melalui penguatan ekonomi & politik perempuan serta kelompok yang termarjinalkan.

visi

Tantangan PESADA

Bencana alam berupa tsunami dan gempa bumi d tahun 2004/2005 membuat PESADA
memutuskan perluasan wilayah, dan semakin melihat pentingnya program kesehatan

reproduksi dan kesehatan keluarga; dengan tetap melakukan penguatan ekonomi
perempuan akar rumput sebagai fondasi penguatan politik. Tetapi di tahun 2011 s/d 2013, program penguatan perempuan dan kelompok yang terpinggirkan mengalami penyusutan karena kesulitan pendanaan. Meskipun demikian, kesawadayaan CU membuat program penguatan ekonomi tetap berjalan; bantuan dana ICCO untuk pertanian organic dan Global Fund for Women serta ACE (Association for Community Empowerment) sangat membantu berjalannya program PESADA. Hingga di akhir tahun 2013 dan memasuki 2014, PESADA dapat melaksanakan seluruh program sesuai perencanaan, berkat dukungan dari jaringan yaitu ASPPUK untuk program tenun dengan pewarna alam, Ausaid/DFAT untuk program Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) serta dana bantuan hukum dari KEMENKUMHAM.

Di tahun 2013 pula PESADA diakui dan memperoleh sertifikat sebagai Organisasi antuan Hukum (OBH) terakreditasi dengan kategori C oleh KEMENKUMHAM.

Dan di tahun 2014, PESADA kemudian memperoleh sertifikat Perkumpulan dari KEMENKUMHAM.

 

Capaian PESADA Per Juni 2018

1.Credit Union(CU) Perempuan & Kelompok Usaha.

Jumlah CU ada 319 kelompok dengan 23.266 anggota di 14 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Nias, dengan total simpanan/saham Rp 34.720.947.050,- dan pinjaman Rp 36.627.798.305,-.

Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini :


Per Juni 2018, ada 32 KELPUM (Kelompok Perempuan Usaha Mikro) dengan 180 anggota di Medan, Langkat, Kabupaten Dairi, Tapteng, Humbang Hasundutan dan Kepulauan Nias seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Jumlah Kredit Mikro mencapai Rp. 1.042.420.751,-. Pinjaman yang beredar berjumlah Rp. 345.902.506,-. Kredit mikro pada umumnya digunakan untuk pembelian ternak dalam pengelolan pertanian organic kebun keluarga, usaha dagangan kecil, pinjaman untuk kebun keluarga, ternak dan usaha ulos pewarna alam

2. Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender.

Total kasus yang ditangani WCC Sinceritas periode Januari Juni 2018 sebanyak 168 kasus, dengan jumlah kasus terbanyak KDRT 70 kasus (42%), Kasus Kekerasan terhadap perempuan di arena public sebanyak 47 kasus (28%). Kasus kekerasan terhadap anak 51 kasus (30%). Di beberapa wilayah untuk penanganan kasus bekerjasama dengan NGO dan lembaga keagamaan dan pemerintah dalam pendampingan kasus anak. Kasus tertinggi diwilayah Pakpak Bharat, Dairi, Humbang hasundutan, Samosir dan Singkil sebanyak 45 kasus (27%)

Berdasarkan klipping Koran local SUMUT, tercatat 40 kasus yang sebagian besar adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan (14 kasus/35%) dan KDRT(12 kasus/30%) dan secara khusus tercatat adanya 1 kasus bunuh diri perempuan berumur 22 tahun dengan penyebab yang tidak diketahui. Umur anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual 8 ke 16 tahun yang dilakukan oleh Ayah Tiri, laki-laki remaja usia anak dan pacar; sementara korban KDRT tercatat usia tertua: 54 tahun

Berdasarkan wilayah, penanganan kasus tertinggi tetap di wilayah Pakpak Bharat Dairi, Humbang Hasundutan, Samosir & Singkil (PDHSS) sebanyak 45 kasus (27%),Nias 37 kasus (22%).

Berdasarkan penanganan hukum 45 Kasus Pidana, 4 kasus Perdata, Somasi 21 kasus dan 63 Konsultasi seperti tabel berikut :

3. Program Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi:

Periode Januari-Juli 2018 ada 3 MoU yang ditandatangani antara PESADA dengan pemerintah, yakni:

  • MoU tentang Peningkatan Program HKSR sesuai dengan Standard Pelayanan Minimum (SPM) Kesehatan serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kab. Pakpak Bharat.
  • MoU tentang Peningkatan Program Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR)dan Kualitas Layanan Kesehatan sesuai Standard Pelayanan Minimum (SPM) Kesehatan dan Tujuan 3 SDGs di Wilayah Kerja Puskemas Hutagalung Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.
  • MoU dengan Kemenag Nias, tentang kerjasama peningkatan program pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan.

Dalam semester ini ada 109 perempuan yang mengakses test IVA yang merupakan kerjasama PESADA dengan Puskesmas.

Kegiatan Penyadaran gender kepada 140 kaum lelaki/suami dan melibatkan aparat desa. Tujuan yang ingin dicapai adalah memunculkan laki-laki peduli HKSR, yakni laki-laki yang tahu dan paham tentang hak-hak perempuan terutama hak Kespro dan berbagai bentuk Kekerasan terhadap perempuan yang sering dialami oleh perempuan. Hasilnya adalah saat ini mulai muncul kader laki laki yang memiliki perspektif gender dan mendukung program Pesada.

Launching Buku Pendidikan Pra Nikah dan Konseling Perkawinan Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD)

4. Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan & Advokasi Kebijakan

  • Bersama dengan SPUK & FKPAR melakukan Kampanye di hari besar yang berhubungan dengan perempuan yakni Hari Anti Kekerasan Seksual (14 Februari) bersama dengan perempuan muda di Kabupaten Pakpak Bharat, Dairi dan Humbang Hasundutan; Hari Perempuan Internasional/IWD (8 Maret), Perayaan Hari Anak Nasional.
  • Bersama dengan Aliansi NGO Dairi melaksanakan Dialog Publik dengan kandidat Bupati Kabupaten Dairi sekaligus penandatanganan kontrak politik.
  • Bersama dengan Jaringan Aktivis Perempuan Sumut & LSM yang fokus untuk penguatan perempuan dan kelompok marginal (YAPIDI, Parpem GBKP, BITRA Indonesia, Srikandi Lestari, Hapsari)melaksanakan Dialog Publik dengan Kandidat Gubernut Sumut sekaligus penyerahan 8 Agenda Politik Perempuan Sumut dan penandatanganan kontrak politik.
  • Suara Perempuan Untuk Keadilan / SPUK beranggotakan 571 perempuan
  • Pendidikan politik: Pendidikan pemilih jelang Pemilihan Kepala Daerah diikuti oleh 5.360 perempuan
  • Pendaftaran CU di tingkat desa terlaksana di 290 unit dari 319 unit yang didampingi.
  • Jumlah Kader 638 orang perempuan.
  • Jumlah perempuan potensial 586 yang akan masuk di penyelenggara Pemilu, BPD, Kades, Caleg.
  • Pelaksanaan Review RPJMD Kab. Dairi dan Konsultasi Daerah tentang SDGs/TPB bekerjasama dengan BAPPEDA Dairi: Kegiatan ini adalah tahapan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Kabupaten Dairi. SDGs/TPB adalah program dunia sebagai lanjutan dari MDGs yang ditandatangani oleh 198 negara di dunia termasuk Indone Dengan prinsip tak seorangpun ditinggalkan/No One Left Behind, maka seluruh masyarakat terlibat aktif dalam proses pembangunan mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi dan pengawasan.

5. Personalia